Bojonegoro, Februari 2026 — Proyek pembangunan Jembatan Sroyo–Banjar Anyar di Desa Sroyo, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam. Dengan anggaran Rp2.062.764.000 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, progres fisik dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan meski pekerjaan telah berjalan hampir empat bulan.
Jembatan berukuran 12 x 6 meter tersebut mulai dikerjakan pada November 2025 setelah disepakati dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun hingga Februari 2026, progres fisik di lapangan diduga belum menembus 20 persen. Pantauan media menunjukkan pekerjaan masih pada tahap awal, yakni penggalian pondasi dan pemasangan rangkaian besi tulangan. Belum terlihat pekerjaan lanjutan seperti pengecoran utama atau pembangunan badan jembatan secara menyeluruh.
“Sudah hampir empat bulan. Kalau progresnya masih seperti ini, apakah realistis bisa selesai tepat waktu?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Sorotan masyarakat tidak hanya terkait lambannya progres fisik, tetapi juga menyentuh transparansi dan pengawasan teknis. Warga mempertanyakan apakah jadwal pelaksanaan disusun secara profesional dan bagaimana fungsi pengawasan dijalankan selama proyek berlangsung.
Kekhawatiran lain muncul terkait potensi pengerjaan terburu-buru demi mengejar target administrasi, yang berisiko mengorbankan kualitas konstruksi dan keselamatan pengguna jembatan di kemudian hari.
Upaya konfirmasi ke Kantor Desa Sroyo untuk meminta penjelasan Kepala Desa terkait progres dan kendala proyek belum membuahkan hasil. Pesan WhatsApp yang dikirim juga belum memperoleh tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Minimnya penjelasan resmi memperkuat desakan agar Inspektorat Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sisi administrasi, teknis pelaksanaan, hingga penggunaan anggaran.
“Ini uang negara. Harus jelas progresnya, jelas pengawasannya, dan jelas pertanggungjawabannya,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, proyek Jembatan Sroyo–Banjar Anyar masih berada pada tahap awal pengerjaan. Publik menanti klarifikasi terbuka dari pemerintah desa dan pihak terkait mengenai progres riil, hambatan di lapangan, dan target penyelesaian yang terukur.
Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi prasyarat mutlak agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.